Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum

Penggunaan bahasa Indonesia hanya merupakan syarat formil dalam pembuatan kontrak. Anggota Dewan mengatakan hukumnya sunnah muakad.

Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis memicu kekhawatiran di kalangan praktisi hukum. Momok itu berasal dari Pasal 31 UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Banyak praktisi hukum berpendapat kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan batal demi hukum. Sementara, dalam dunia kontrak yang lazim digunakan adalah bahasa Inggris.

Masalahnya tercantum kata ‘wajib’ dalam Pasal 31 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia.

Direktur Perancangan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Suhariyono lalu angkat bicara soal itu. “Pasal itu tak ada masalah, coba baca pelan-pelan saja, memang kita harus tenang membacanya,” kata Suhariyono dalam seminar bertajuk “Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia” di Jakarta, Kamis (8/10).

Suhariyono menerangkan secara filosofis, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan eksistensi bangsa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Secara sosiologis, bahasa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan. Karena itu, tak seperti biasanya, penekanan kata ‘wajib’ itu tidak berimplikasi hukum karena tak ada sanksi atas pelanggaran aturan itu. Biasanya, rumusan kewajiban disertai dengan sanksi pidana, perdata maupun administratif.

Namun, kata Suhariyono, tak mungkin memberlakukan ketiga sanksi itu pada pihak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sebab, sejak dulu bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam berkomunikasi. Kesepakatan bahasa itu kemudian dibakukan dalam kamus. “Sanksinya adalah sanksi moral,” kata Suhariyono.

Anggota Komis X DPR, Lukman Hakim mengakui penyusunan pasal itu bersifat politis. Hanya untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Makanya tidak ada sanksi,” kata Lukman. “Presiden saja berpidato dalam bahasa Inggris saat membuka acara internasional di Manado. Kok yah tega-teganya tidak pakai bahasa Indonesia,” imbuhnya.

Lukman menerangkan kata ‘wajib’ dalam Pasal 31 lebih bersifat anjuran. Biasanya, kata Lukman, DPR menggunakan kata ‘dapat’ untuk pengaturan yang tidak bersifat penegasan. Mengingat pentingnya penggunaan bahasa Indonesia rumusan pasalnya dicantumkan kata wajib. “Sifatnya sunnah muakad artinya anjuran yang amat sangat,” imbuh Lukman.

Tidak batal

Lalu bagaimana dengan kontrak bisnis yang biasanya berbahasa asing? Apakah batal demi hukum bila tidak diubah ke bahasa Indonesia? Menurut Suhariyono tidak batal demi hukum. Sebab dalam penggunaan bahasa Indonesia hanya formalitas perjanjian. Sedangkan isi perjanjian tetap mengacu pada azas kebebasan berkontrak.

Anjuran penyusunan kontrak berbahasa Indonesia semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak dalam penafsiran yang keliru. “Banyak perjanjian sepihak yang disodorkan dalam bahasa Inggris, tulisannya kecil pula. Kalau sudah begitu orang jadi malas membaca dan langsung tanda tangan,” kata Suhariyono.

Salah satu penyebab kontrak bisa batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat kausa yang halal. Misalnya, jika perjanjian dibuat untuk melakukan kejahatan atau melanggar peraturan tertentu. Contoh nyatanya adalah kontrak derivatif yang menggunakan bahasa Inggris.

Banyak perusahaan yang terbelit utang karena transaksi derivatif. Ujung-ujungnya, perusahaan itu mengajukan gugatan pembatalan kontrak derivatif ke pengadilan. Salah satu dalil yang diajukan biasanya karena bahasa kontrak sulit dimengerti sehingga tak paham betul resiko transaksi derivatif.

Dalam putusan perkara PT Nubika Jaya versus Standard Chatered Bank (Stanchart), misalnya, majelis hakim bahkan berpendapat penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak derivatif sengaja untuk ‘mengecoh’ konsumen. Walhasil dua kontrak derivatif Standchart dibatalkan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan meski ada kata ‘wajib’ dalam Pasal 31, kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak batal demi hukum. Sebab, jika dua negara berniat kerja sama, namun kedua negara sama-sama mengatur tentang kewajiban bahasa negara masing-masing, bisa jadi kontrak kerja sama tak jadi dibuat.

Meski setuju penyusunan kontrak berbahasa asing, Hikmahanto berpendapat penggunaan bahasa Indonesia bisa diperjuangkan bila pihak Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat. “Kalau posisi tawarnya rendah jangan sok-sokan,” kata Hikmahanto.

(Mon)

Bahasa Hukum yang Mulai Kehilangan Roh

Kalau saja anggota DPR dan para ahli bahasa Indonesia membaca tulisan Andre Moller, seharusnya mereka malu. Andre, seorang pria asal Swedia, membuat sebuah tulisan bertajuk “Undang-Undang Bahasa” di sebuah harian nasional, 25 September lalu.

Malu bukan saja karena Andre adalah orang asing, tetapi juga karena nyaris tidak ada pengamat kebahasaan yang jeli membaca ‘penyimpangan’ penggunaan bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia menyanjung niat para penyusun Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009) yang ingin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan dan kesatuan bisa dipererat lewat bahasa. Andre menulis catatan itu sekitar dua bulan setelah UU No. 24/2009 berlaku.

Sebaliknya, dengan nada halus, penyusun kamus Swedia – Indonesia itu menyentil para penyusun UU No. 24/2009. Undang-Undang ini antara lain ‘mewajibkan’ para pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi. Bahasa Indonesia juga ‘wajib’ digunakan untuk penunjuk jalan, fasilitas umum, rambu umum. Bahasa yang ‘wajib’ dipakai di media massa, kecuali media khusus, adalah bahasa Indonesia. Pasal 31 melanjutkan bahasa Indonesia ‘wajib’ digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia.

Andre penasaran dengan penggunaan kata ‘wajib’ dalam Undang-Undang ini. Ia mencoba membolak-balik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata ‘wajib’ mengandung arti “harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan”. Sayang sekali, tulis Andree, tak ada larangan ataupun ancaman pidana untuk orang atau perusahaan yang memakai bahasa Indonesia tidak sesuai Undang-Undang ini. Berbeda sekali dengan kata ‘wajib’ dalam pengibaran bendera yang diiringi dengan sanksi. Maka, dalam tulisannya Andre menggunakan tanda kutip dalam setiap kata wajib, karena makna kata wajib dalam UU No. 24/2009 dia nilai “tak sesuai dengan KBBI”.

Andre memang benar. Tak ada satu pun sanksi bagi mereka yang lalai atau sengaja melanggar ‘kewajiban’ berbahasa Indonesia. Padahal, minimal tercatat 16 kali kata ‘wajib dimuat dalam Bab III tentang Bahasa Negara, dan hanya 7 kali kata ‘dapat’.

Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Niken Pramanik, mengatakan sulit menerapkan sanksi bagi orang yang tidak berbahasa Indonesia, selain sanksi moral. Niken menganalogikan orang wajib berpakaian sopan. Kalau orang tidak berpakaian sopan, apa sanksinya? Menurut Niken, sanksinya hanya bersifat moral.

Senada, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fernando Manullang mengatakan wajib tidak identik dengan sanksi. Kalau suatu hukum tidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Namun kesempurnaan hukum bukan terletak pada ada tidaknya sanksi. Wajib atau harus itu, kata Fernando, adalah suatu predikat yang dilekatkan pada subjek tertentu. Sanksi melekat pada pelanggaran atas kewajiban. “Sanksi tidak selalu melekat pada wajib,” ujarnya.

Meskipun begitu, Niken sependapat jika bahasa Indonesia dipakai dalam kontrak-kontrak yang dibuat di Indonesia dan melibatkan pihak Indonesia. Lebih aman kalau dibuat dalam dua bahasa. Jika dibuat dalam bahasa asing, Niken khawatir terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak antara pihak Indonesia dan pihak asing. Ia malah menyayangkan mengapa berbagai dokumen hukum yang dipergunakan untuk menarik publik seperti asuransi atau bank, banyak menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kalau konsumen pelayanan itu tidak mengerti bahasa Inggris?

Bahasa hukum, bahas kaku?

Penggunaan kata ‘wajib’ dalam UU No. 24/1999 sebagaimana disindir Andre Moller bukan satu-satunya masalah kebahasaan yang muncul dalam proses legislasi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya berusaha meluruskan penggunaan bahasa dalam rumusan Undang-Undang.

Selain penguasaan materi, para pembentuk Undang-Undang memang harus bijak dalam memilih kata-kata yang hendak dirumuskan. Salah memilih kata bisa berakibat fatal. Apalagi jika kesalahan itu menyangkut istilah hukum yang khas. Salah satu contoh konkrit adalah penggunaan kata ‘penetapan’ dalam Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung –sebelum diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2009. Berdasarkan pasal ini, permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat harus dinyatakan tidak dapat diterima melalui penetapan ketua pengadilan negeri. Penggunaan kata penetapan dalam rumusan pasal itu keliru, karena pernyataan hakim tentang tidak dapat diterimanya suatu gugatan harus dituangkan dalam bentuk putusan. Para pembentuk Undang-Undang tampaknya menyamakan “penetapan” dengan “putusan”.

Menyadari adanya kekeliruan itu, dan didasari kekhawatiran menganggu acara di pengadilan, Ketua Mahkamah Agung (kala itu) Bagir Manan meluruskan kesalahan bahasa Undang-Undang itu melalui SEMA No. 6 dan SEMA No. 7 Tahun 2005.

Deputi Direktur Yayasan SET, Agus Sudibyo, punya pengalaman menarik memantau proses legislasi di Senayan. Dalam proses pembahasan, acapkali anggota DPR berdebat lama soal kata yang dipakai dalam rumusan. Malah anggota DPR pernah berdebat perbedaan kata ‘wajib’ dan ‘harus’. Untuk mengakhiri perdebatan biasanya dipanggi ahli bahasa. Agus dapat memaklumi perdebatan itu karena bahasa hukum dan bahasa yang dipakai dalam Undang-Undang harus universal dan seminimal mungkin multitafsir. Kalau bisa, tidak boleh lagi ada penafsiran lain. “Makanya, bahasa hukum itu cenderung rigid, kaku,” ujar Agus.

Cuma, Agus menyayangkan kebiasaan pembentuk Undang-Undang menuliskan frasa “cukup jelas” pada bagian penjelasan. Kebiasaan ini justru menyulitkan pihak lain memahami apa yang dimaksud dalam suatu rumusan. Pihak lain sebenarnya bisa mencari latar belakang dan perdebatan (memorie van toelichting) mengenai rumusan tersebut, atau suasana kebatinan lahirnya suatu rumusan. Sayang, akses terhadap sistem dokumentasi proses legislasi di DPR belum sepenuhnya terbuka.

Sewaktu memantau pembentukan RUU Keterbukaan Informasi Publik dan RUU Rahasia Negara, Agus Sudibyo juga menemukan berbagai istilah yang di mata awam berpotensi menimbulkan multitafsir. Forum pemantauan seperti itu digunakan Agus sebagai tempat belajar untuk lebih memahami bahasa hukum. “Paling tidak, saya mendapatkan sesuatu yang baru,” ujarnya.

Pada tataran ilmiah, kritik terhadap kekakuan bahasa hukum pernah dilontarkan notaris Liliana Tedjosapoetro. Sewaktu mempertahankan disertasinya di UGM Yogyakarta lima belas tahun silam, Liliana menilai bahasa dan format yang dipakai dalam akta notaris sudah ketinggalan zaman, berbelit dan kadang rancu. Ia menyarankan kalangan notaris untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD). Menteri Kehakiman Ismail Saleh mengutip disertasi Liliana itu dan menuangkannya ke dalam sebuah artikel. “Bahasa hukum sebagai bagian dari bahasa Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan dan kaidah yang ditetapkan bahasa Indonesia,” tulis sang Menteri.

Dari kalangan punggawa bahasa Indonesia, kritik yang tak kalah pedas datang dari Dad Murniah. Dalam sebuah tulisannya, Kepala Subbid Informasi dan Publikasi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ini menilai bahasa hukum itu “rumit dan membingungkan”.

Tetapi, di mata Fernando, teks hukum selalu terbuka akan interpretasi. Serigid apapun kata yang dipilih atau bahasa yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang, masih tetap terbuka kemungkinan penafsiran berbeda oleh orang yang berbeda.

Dengan menggunakan dua bahasa dalam teks hukum, semisal perjanjian, perbedaan tafsir itu, kata Niken, bisa diminimalisir. Yang paling penting UU No. 24 Tahun 2009 sudah menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan dengan penyangga yang kuat. Meskipun RUU Kebahasaan yang digagas Pusat Bahasa Depdiknas belum dibahas DPR, minimal sudah ada payung hukum bahasa nasional tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan lain, bahasa Indonesia juga diposisikan sebagai bahasa wajib. UU No. 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan setiap perusahaan wajib membuat catatan sesuai kebutuhan perusahaan. Catatan-catatan itu wajib disusun dalam bahasa Indonesia. Kalau mau dibuat dalam bahasa asing, perusahaan harus mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia juga menyinggung masalah ini. Terakhir, dalam UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta-akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Kalau penghadap tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam akta, maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan, baik oleh notaris sendiri maupun oleh penerjemah.

(Mys/Shi(HOLE))

KPU direpotkan dengan 243 jadwal pilkada pada 2010

KPU pada tahun depan akan direpotkan oleh kewajiban penyelenggaran sebanyak 243 pilkada di sejumlah daerah.

Dari 243 paket pilkada itu terdiri dari 236 pilkada Bupati/Walikota dan 7 pilkada Gubernur yang akan dilakukan di sejumlah daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya.

“Jika dirata-rata, satu setengah hari kita selalu menyelenggarakan pilkada,” kata Hafiz Anshary, Ketua Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dikutip dari laman situs resmi lembaga itu, hari ini.

Hanya saja, dia tidak menyebutkan lebih jauh daerah mana saja yang akan melaksanakan pilkada pada tahun depan tersebut. Dalam kaitan itu, dia mengusulkan revisi UU Pemda untuk mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan pilkada di masa mendatang.

Gubernur Sumatra Barat Gamawan Fauzi menjadwalkan pembahasan secara khusus persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk 13 kabupaten/kota yang akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan gubernur pada April 2010.

“Rapat awal sudah dilaksanakan dengan bidang pemerintahan provinsi. Secara khusus akan dibahas dalam rapat koordinasi kepala daerah pada bulan depan,” katanya sebagaimana dikutip dari Antara, hari ini.

Persiapkan Pemilukada, KPU RI Gelar Rakor di Jakarta


Jakarta, mediacenter.kpu.go.id-Rapat Koordinasi (Rakor) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota digelar hari ini, Kamis (15/10) di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol, Jakarta. Acara yang diadakan dalam rangka persiapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini dihadiri oleh hampir seluruh Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Seluruh Anggota (Komisioner) KPU hadir lengkap didampingi oleh jajaran sekretariat KPU.

Ketua KPU Prof. Hafiz Anshary yang membuka acara memberikan arahan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Infrastruktur Pemilukada dengan landasan dasar hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, tahapan penyelenggaraan Pemilukada sampai persentasi angka absolut (15%-red) dari jumlah penduduk, dibahas dalam pertemuan tersebut.

I Gusti Putu Artha memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian dan pemungutan suara serta masalah DPT. “Dalam hal tata cara pemberian dan pemungutan suara kita tetap mengacu pada undang-undang dan peraturan KPU saja, sedangkan untuk masalah DPT kita akan pergunakan DPT pemilu yang terakhir,” terang Putu.

Masalah daerah pemekaran juga menjadi tema bahasan yang menarik. Andi Nurpati mengungkapkan KPU sedang mempersiapkan peraturan-peraturan tentang logistik untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. “Dalam masalah Penggantian Antar Waktu (PAW), KPU berperan untuk melakukan verifikasi berkas,” tandas Andi.

Endang Sulastri menuturkan, ada beberapa peraturan KPU yang harus direvisi. Sedangkan peraturan yang akan dibuat diantaranya peraturan yang terkait dengan partisipasi masyarakat, seperti masalah survey, quick qount dan pemantau. “Pada tahun 2010 akan ada 6 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena itu harus ada koordinasi yang baik terkait dengan fungsi dan peran KPU yang hierarkis,” tambah Endang.

“Perlu dibuat semacam exercise (simulasi-red) terkait masalah penggunaan anggaran. Minimal ada empat model, dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling top. Jangan sampai ada anggapan kita tidak dapat menyelenggarakan pemilukada karena tidak mampu menyusun anggaran yang baik,” demikian Abdul Aziz mengingatkan.

Selain itu, akan diagendakan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres di 5 titik yaitu Riau, Semarang, Pontianak, Kendari dan Denpasar. “Anggota kPU dan Sekretariat KPU seluruh Indonesia (KPU RI-red) diharapkan dapat mengikuti keseluruhan raker tersebut dengan baik, termasuk memberikan laporan penyelenggaraan pemilu di daerahnya masing-masing,” jelas Sri Nuryanti.

Syamsulbahri, anggota KPU yang lain menambahkan pentingnya melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilukada, tahap demi tahap secara profesional. “Terapkan kode etik yang kita miliki, sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan akan didapatkan hasil yang optimal,” ujar Syamsul.

Perkembangan Ketentuan pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Ketentuan pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang persyaratan tidak pernah dijatuhinya pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih bagi orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 4/PUU-VII/2009 yang bacakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009[1]. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[2]

1. Berlaku bukan untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Kejujuran dan keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



[1] Permohonan diajukan oleh Robertus melalui kuasa hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Januari 2009 memberikan kuasanya kepada 1. Zairin Harahap, S.H., M.Si. 2. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. 3. Sugito, S.H. 4. Ahmad Khairun. H., S.H., M. Hum. Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), dengan surat permohonan bertanggal 23 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2009 dan telah diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2009

[2] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Paragraf [3.18] huruf (f)

Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi


Pengaturan mengenai hukum acara dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada diatur dalam PMK No 15 Tahun 2008. peraturan ini dibuat mengingat bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku[1] belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keberadaan Peraturan Mahkamah konstitusi Ini menjadi penting, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of konstitution) di Negara Republik Indonesia ini merupakan lembaga Negara relatif baru maka pehamanan dan kejelasan aturan main terutama yang menyangkut hukum formilnya seperti persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik oleh Pemohon. Diterbitkannya PMK No 15 Tahun 2008 dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas ditengah jalan sehingga mengakibatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus menetapkan permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima (niet ovanlijke verklard)[2]. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan PMK No 15 Tahun 2008 adalah

1. Para pihak[3]

Para pihak adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yang dibedakan atas:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Sedangkan pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada

2. Objek perselisihan[4]

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Pendaftaran Permohonan

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada hanya dapat diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai:

1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

c. Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sedangkan permohonan yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat waktu mengajukan permohonan. Kemudian Mahakamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.

Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilukada di ucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;

Sedangkan didalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan:[5]

a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat ;

b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;

c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.


[1] Ibid, Pasal 74-79

[2] Bambang Sutiyoso, Beberapa Permasalahan dalam Pengajuan Permohonan di Mahkamah konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume IV Nomor 2, Juni 2007,Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2007.

[3] Pasal 3 PMK No. 15 tahun 2009

[4] Ibid Pasal 4

[5] Ibid, Pasal 13 angka (3)